TUPOKSI SKPK

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, perencanaan pembangunan sarana dan prasarana, perencanaan pembangunan keistimewaan aceh dan sumber daya manusia, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta bidang penelitian, pengembangan, program dan pendanaan pembangunan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan:

  1. pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga badan;
  2. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  3. pelaksanaan pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  4. pelaksanaan pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
  5. pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, program dan pendanaan pembangunan;
  6. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dana urusan bersama, tugas perbantuan dan dekonsentrasi;
  7. pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan pembangunan dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
  8. pelaksanaan UPTB; dan
  9. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

  1. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
  2. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
  3. menyusun rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) daerah;
  4. melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK);
  5. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
  6. melakukan Koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), berdasarkan hasil Musrenbang;
  7. mengkoordinasikan rencana program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran;
  8. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran;
  9. meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran;
  10. melakukan evaluasi, pengendalian, data dan publikasi perencanaan pembangunan daerah;
  11. melakukan penelitian dan pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi, Pembangunan, Pemerintahan dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
  12. melakukan penyusunan rencana program dan pendanaan pembangunan serta kerjasama pembangunan;
  13. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.