TUPOKSI KEPALA BADAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kepala Badan

Pasal 8

  1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
  2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan,  Perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan,  perencanaan pembangunan sarana dan prasarana, perencanaan pembangunan keistimewaan aceh dan sumber daya manusia, pengendalian, evaluasi, data dan publikasi pembangunan, penelitian, pengembangan, program dan pendanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

  1. pengendalian dan pembinaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga badan;
  2. pengendalian, pembinaan dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan rencana jangka panjang lainnya ;
  3. pengendalian, pembinaan dan koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan rencana jangka menengah lainnya;
  4. pengendalian, pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana tahunan;
  5. pengendalian dan koordinasi Penyusunan rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) daerah;
  6. pengendalian, pembinaan dan koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK);
  7. pengendalian, pembinaan dan koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
  8. pengendalian, pembinaan dan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), berdasarkan hasil Musrenbang;
  9. pengendalian, pembinaan dan koordinasi rencana program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran;
  10. pengendalian, pembinaan dan koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran;
  11. pengendalian, pembinaan dan koordinasi Penelitian dan pengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran;
  12. pengendalian, pembinaan dan koordinasi pengendalian, evaluasi, data dan publikasi perencanaan pembangunan daerah;
  13. pengendalian, pembinaan dan koordinasi penelitian, pengembangan, program dan pendanaan Pembangunan;
  14. pengendalian, pembinaan dan koordinasi menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
  15. Pengendalian dan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  16. Pengkoordinasian dengan intansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
  17. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.